Wakil Ketua Umum DPP ASITA Budijanto Ardiansjah : Ada Apa Deklarasi Virtual Majelis Penyelamat ASITA

iBerita.ID 2020 –DPP Association of the Indonesia Tours and Travel (ASITA) menanggapi santai adanya deklarasi Majelis Penyelamat ASITA (MPA).
Deklarasi itu dilakukan secara virtual lewat Zoom, Facebook, dan Youtube, Kamis (2/7/2020).
Wakil Ketua Umum DPP ASITA Budijanto Ardiansjah mengatakan tidak paham bagaimana pemikiran kawan-kawan itu sampai harus menggelar deklarasi.
“Apalagi yang digugat adalah kebijaksanaan kepengurusan DPP sebelumnya. Beberapa di antaranya justru bagian dari dari pihak yang digugat. Dengan kata lain, menggungat diri sendiri,” kata Budi.
Menurutnya, jika menggugat DPP yang sekarang, juga tidak relevan.
Deklarasi MPA itu mempermasalahkan akta pendirian organisasi pada 2016.
“Adanya sebagian kecil anggota yang tidak merasa puas adalah hal yang biasa terjadi di organisasi mana pun. DPP ASITA selama ini menanggapi hal ini dengan bijaksana dan selalu mengutamakan asas musyawarah untuk bermufakat,” ujar Budi.
Namun, jika kian menjadi-jadi dan mengarah kepada perbuatan yang melanggar hukum, ASITA akan melaporkan kepada pihak yang berwajib.
“Kepengurusan DPP yang sekarang dipilih secara sah melalui Munaslub 2019,” ujar Budi.
Menurut Budi, akta 2016 tidak berdiri sendiri, tetapi mengadopsi akta pendirian pada 1975. Untuk itu sepenuhnya adalah yang dilakukan notaris.
Jika ada kekeliruan pada akta 2016, hal itu bukan yang disengaja dan bisa dibetulkan. Budi mempersilakan hukum nanti yang menguji keabsahan atau kekeliruan akta tersebut.
Adapun laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dipermasalahan, bukan menjadi alasan untuk menuntut pengurus DPP ASITA yang terpilih.
LPJ disampaikan pada akhir jabatan, jadi belum kewajiban ketum yang sekarang untuk mengeluarkan laporan.
“Adapun jika yang dimaksud adalah LPJ kepengurusan sebelumnya, maka LPJ itu bukan merupakan tanggung jawab kepengurusan sekarang,” ujar Budi.
Kepengurusan baru periode 2019-2024 hanya meneruskan kepengurusan yang lama.
Budi mengatakan upaya menghimpun sejumlah anggota untuk melawan pengurus yang sah adalah perbuatan yang bisa memecah belah ASITA.
“Saya melihat langkah-langkah yang dilakukan sekelompok orang merupakan tindakan inkonstitusional dan mencerminkan ketidak besaran hati mereka yang diduga merupakan buntut dari kekalahan di munaslub tahun lalu,” ucap Budi.
Dia menengaskan hal ini tidak dapat ditolerir karena bertentangan dengan AD/ART dan hukum.
DPP ASITA yang sah adalah hasil Munaslub pada Februari 2019 di Jakarta dan didukung 34 DPD dari seluruh Indonesia.
Budi memastikan adanya dinamika ini, fungsi organisasi tetap berjalan dan semua pengurus DPP tetap menjalakan fungsinya dengan baik Melalui Keterangan Pers ,3 Juli 2020@iBerita.ID/Ref

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *