Sekilas Pertumbuhan Ekonomi Daerah Baru Kota Makasar Melesat

Jakarta, iBerita.ID 2019 –Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menyebut pertumbuhan ekonomi di Makassar telah berada pada angka 8,4 persen.

Dalam pidatonya di Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ tahun anggaran 2018 dan LKPJ akhir masa jabatan Walikota Makassar di gedung DPRD Makassar, Rabu (10/4/2019),
Danny mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Makassar terus bergerak naik dan berada di atas rata-rata Nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan. Capaian itu memang fantastis dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 7,07 persen dan Nasional sebesar 5,15 persen.
Pertumbuhan ini bisa dikatakan dalam posisi membanggakan bagi Makassar. “Pada 2014, ketika pertama kali menjabat, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berada di angka 7,39 persen. Saat ini ekonomi Makassar tumbuh 8,23 persen, dan diperkirakan berada pada kisaran 8,2 sampai 8,4 persen pada 2019 ini,” papar Danny.
“Tentu, tidak mudah menjaga pertumbuhan ekonomi secara konsisten untuk terus bergerak positif di tengah-tengah perlambatan ekonomi global dan regional yang terjadi belakangan ini,” tambahnya. Selain itu, jumlah uang yang beredar sebagaimana nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada 2018 diproyeksikan sebesar Rp 160,76 triliun lebih.
Angka itu mengalami peningkatan sebesar Rp 60 triliun lebih dari 2014, yaitu sebesar Rp 100,39 triliun lebih atau meningkat 60,13 persen. “Karena itu, Kota Makassar menjadi penyangga utama perekonomian Sulawesi Selatan dengan kontribusi mencapai 34,17 persen atau lebih dari 1/3 ekonomi Sulawesi Selatan. Bahkan, pada lingkup Pulau Sulawesi posisi Makassar juga sangat sentral dengan kontribusi ekonomi sebesar 25,37 persen atau 1/4 dari total ekonomi di Pulau Sulawesi,” jelasnya. Danny menambahkan, bahwa naiknya PDRB Makassar juga berimplikasi pada meningkatnya Pendapatan Per Kapita masyarakat Kota Makassar, yaitu diproyeksikan pada 2018 sebesar Rp.108,04 juta lebih dari sebelumnya pada 2014 senilai Rp.70,24 juta lebih atau meningkat 53,81 persen. Dia menyebutkan, seluruh data tersebut memperlihatkan kinerja makro pembangunan yang meningkat secara akseleratif dalam 5 tahun terakhir.
Pencapaian tersebut tentu juga disertai dengan beberapa catatan penting yang perlu untuk diperbaiki ke depannya, seperti pengurangan jumlah pengangguran. “Walaupun demikian, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Makassar cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir.
Angka pengangguran pernah mencapai 12 persen pada 2015 lalu dan berhasil diturunkan menjadi 10,59 persen pada 2017,” kata Danny. “Tapi, tahun lalu angka TPT ini kembali naik menjadi 12,19 persen.
Posisi Makassar sebagai ibukota provinsi dan salah satu kota termaju di Kawasan Timur Indonesia sedikit banyak memberi dampak pada naiknya angka pengangguran tersebut,” tambah Danny.
Danny memaparkan, saat ini semakin banyak orang datang dan mempertaruhkan masa depan di Makassar meskipun dengan skil tidak memadai.
Untuk itu, menurut dia, Pemerintah Kota Makassar akan untuk terus membuka peluang-peluang usaha untuk mereka. “Memberi kemudahan berusaha sekaligus menyiapkan pendampingan-pendampingan bagi UMKM dan wirausaha pemula sebagai strategi untuk menekan jumlah pengangguran tersebut,” tambahnya.
Angka tersebut, kata dia, bisa menjadi acuan kinerja dalam mempercepat pemerataan ekonomi di Kota Makassar.

Hal itu Danny sampaikan saat melantik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Makassar, bertempat di Sombere City Galery Lantai ll Menara Balaikota Makassar, Kamis 28 Maret 2019.

“Kalau TPAKD ini jalan, maka penyebaran uang di Makassar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Makassar, kalau uang cepat beredar, manfaatnya juga akan cepat dirasakan oleh masyarakat pelaku ekonomi,” ungkap Danny.

Sekretaris Daerah Makassar Muhammad Ansar menjadi Ketua TPAKD, anggotanya berasal dari OJK, Bank Indonesia, BPS, KPTN 1 Makassar, Bank Sulselbar Kepala Bappeda, Kepala BPKS, Kepala Disdag dan 15 Camat Kota Makassar

Danny mengatakan pembentukan TPAKD merupakan instruksi Menteri Dalam Negeri No T-900/364 Keda tanggal 19 Februari 2016.

“Isinya meminta Kepala Daerah, dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota untuk membentuk TPAKD di Provinsi Kabupaten Kota bersama OJK di wilayah tersebut,” terangnya.

Tujuan utama dibentuknya TPKAD agar mendorong ketersediaan akses keuangan yang luas kepada masyarakat dalam mendukung ekomoni daerah.

Selain itu juga untuk menggali potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan dan disebarluaskan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan di daerahnya masing masing

Pemkot Makassar dengan Bank Sulselbar solusi kredit kepada pelaku UMKM di wilayah pasar sentral dan sentra-sentra pedagang makro lainnya.

Upaya Gerakan TPAKD dalam melawan rentenir yang selama ini banyak membidik pelaku UMKM Terus Dilakukan, Tutupbya.@iBerita.ID/Ref

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *