Jakarta, iBerita.ID 2019 –Kementrian Keuangan mengklaim jika kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional tidak akan mempengaruhi penduduk miskin dan tidak mampu. Sebab iuran JKN untuk penduduk miskin dan tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementrian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, mengatakan saat ini ada 96,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iurannya dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN.

Sementara 37,3 juta jiwa lainnya iurannya dibayarkan oleh Pemda (APBD) melalui kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda. “Dengan demikian, ada sekitar 134 juta jiwa yang iurannya dibayarkan oleh APBN dan APBD,”ujarnya di Jakarta, Minggu, 8 September 2019.

Sementara untuk pekerja penerima upah, baik ASN Pusat/Daerah, TNI, POLRI maupun pekerja swasta, penyesuaian iuran akan ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja. Khusus untuk peserta mandiri Kelas 3 akan naik menjadi sebesar Rp 42 ribu.

“Ini jumlahnya sama dengan iuran bagi orang miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Bahkan bagi peserta mandiri Kelas 3 yang merasa tidak mampu dengan besaran iuran ini, dan nyata-nyata tidak mampu, dapat dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu Kemensos, sehingga berhak untuk masuk PBI yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah,” ujar dia.

Nufransa mengatakan, pemerintah telah mempertimbangkan kemampuan bayar masyarakat untuk kenaikan kelas 2 dan kelas 1. “Dalam hal ada peserta yang merasa benar-benar berat membayar, bisa saja peserta yang bersangkutan melakukan penurunan kelas, misalnya dari semula Kelas 1 menjadi Kelas 2 atau Kelas 3; atau dari Kelas 2 turun ke Kelas 3,” ujarnya.

Menurut Nufransa, kenaikan iuran BPJS ini diiringi dengan perbaikan sistem JKN secara keseluruhan. Hal itu sesuai dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, baik terkait kepesertaan dan manajemen iuran, sistem layanan dan manajemen klaim.

“Rencana kenaikan iuran ini juga adalah hasil pembahasan bersama oleh unit-unit terkait, seperti Kemenko PMK, Kemenkeu, Kemenkes, dan DJSN. Bukan hanya ketetapan dari menteri Keuangan. Dan nantinya akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden,” ujarnya.

Menurut Nufransa, penyebab utama terjadinya kenaikan iuran adalah defisit program JKN yang sudah terjadi sejak awal pelaksanaannya. Hal itu, menurut dia, disebabkan oleh iuran yang berada di bawah seharusnya pada peserta mandiri. “Banyak peserta mandiri yang hanya mendaftar pada saat sakit dan memerlukan layanan kesehatan yang berbiaya mahal, dan setelah sembuh berhenti melakukan iuran,” ujarnya.

Sejak tahun 2014, setiap tahun program JKN selalu mengalami defisit. Sebelum memperhitungkan intervensi Pemerintah baik dalam bentuk PMN (Penanaman Modal Negara) maupun bantuan APBN, besaran defisit JKN masing-masing Rp1,9 triliun (2014), Rp9,4 triliun (2015), Rp6,7 triliun (2016), Rp13,8 triliun (2017), dan Rp19,4 triliun (2018).

Dalam rangka mengatasi defisit JKN itu, Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk PMN sebesar Rp5 triliun (2015) dan Rp6,8 triliun (2016) serta bantuan dalam bentuk bantuan belanja APBN sebesar Rp3,6 triliun (2017) dan Rp10,3 triliun (2018).

Tanpa dilakukan kenaikan iuran, defisit JKN akan terus meningkat, yang diperkirakan akan mencapai Rp32 triliun di tahun 2019. Angka itu meningkat menjadi Rp44 triliun pada 2020 dan Rp56 triliun pada 2021.

“Dalam rangka menjaga keberlangsungan program JKN, maka kenaikan iuran itu memang diperlukan. Jangan sampai program JKN yang manfaatnya telah dirasakan oleh sebagian besar penduduk Indonesia terganggu keberlangsungannya,” ujarnya.@iBeritaid/Ref