Jakarta, iBerita.ID  2019 -Anggota DPR periode 2019-2024 dilantik, Selasa (1/10/2019) ini. Pelantikan dihadiri Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla.

Politikus Partai Demokrat Abdul Wahab Dalimunthe menjadi anggota tertua. Legislator periode 2009-2014 asal daerah pemilihan I Sumatera ini berusia 80 tahun.

Adapun sebagai anggota termuda yakni Hillary Brigitta Lasut. Politikus 23 tahuni ini merupakan putri pasangan Bupati Talaud terpilih Elly Lasut dan mantan Bupati Minahasa Tenggara Telly Tjanggulung.

Sebagai anggota tertua dan termua, Abdul Wahab Dalimunthe dan Brigitta Lasut akan memimpin rapat paripurna awa masa jabatan DPR 2019-2024.

Brigitta sekaligus juga akan memimpin rapat awal masa jabatan MPR periode 2019-2024. Di lembaga tinggi negara itu, dia akan memimpin rapat bersama politikus PDI Perjuangan Sabam Sirait yang berusia 82 tahun.

“Bismillahirrohmanirrahim, Saya selaku pimpinan sementara DPR RI membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan 1 tahun sidang 2019-2020 tanggal 1 Oktober 2019 dan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Wahab Dalimunthe, Selasa (1/10/2019).

Secara keseluruhan terdapat 575 anggota DPR yang akan dilantik hari ini. Dari jumlah itu, 286 orang atau 49,74 persen merupakan wajah baru dan selebihnya 289 orang atau 50,26 persen merupakan petahana (incumbent).

Di antara wakil rakyat yang dilantik ini terdapat 14 artis di antaranya Mulan Jameela, Krisdayanti, Nurul Arifin, dan Rachel Maryam

Berdasarkan susunan acara dari Setjen MPR, pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2019-2024 dijadwalkan berlangsung di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen mulai pukul 10.00 WIB. Acara diperkirakan selesai pada pukul 11.40 WIB.

”Namun bukan hanya kuantitas yang dikejar, kualitas undang-undang yang dihasilkan juga harus baik. Karena belajar dari pengalaman angggota DPR lama, banyak produk undang-undang yang bermasalah sehingga banyak yang ditolak rakyat,” tutur Ujang.

Dia mengatakan, anggota DPR Periode 2019-2024 memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan oleh anggota DPR baru. Mulai dari persoalan legilasi, penganggaran, maupun pengawasan.

“Banyak RUU yang belum tuntas. Ini menjadi kewajiban anggota DPR yang baru untuk membahasnya. Dan dalam membahasnya jangan asal-asalan. Jangan kejar target dan tayang sehingga mengabaikan substansi,” tuturnya.

Jika benar-benar dipercaya masyarakat Sumsel untuk duduk di DPD RI, Jia sebagai calon termuda di Sumsel besar harapan untuk mengembangkan industri kreatif dalam mengakomodir muda-mudi atau kalangan milenial,

Termasuk pemberdayaan perempuan ibu- ibu karena mereka madrasahnya anak-anak pertamanya dan harus punya kualitas yang hebat, serta aspek pariwisata harus dikembangkan karena Sumsel ini merupakan salah satu provinsi jadi tuan rumah event internasional seperti Asian Games.

Sehingga ini jadi spot bagi kita untuk tuorizm di Palembang yang akan kita jual di kancah nasional dan internasional, untuk menarik turis-turis.

Ini nanti akan mempengaruhi daerah lainnya. Ini perlu kerja sama dengan semua pihak termasuk pemda dan pusat, termasuk masyarakat harus dilibatkan.

Pengalaman menarik saat turun ke lapangan?

Ide-ide disampaikan beragam kalangan, baik emak-emak, muda-mudi, petani dan sebagainya. Kita tidak bisa memukul sama rata, semua perlu kajian dan mengetahui aspirasi.

Kenapa pilih DPD, bukan DPR RI?

Saya rasa DPD ruang lingkup Sumsel di nasional sehingga lebih besar, kalau DPR RI ada dapil I dan II, kalau Provinsi dan Kabupaten/ kota lebih kecil. Harapan saya dengan cakupan lebih luas bisa membawa aspirasi lebih besar lagi bermanfaat dan bisa berbuat lebih luas.

Kalau partai politik Jia belum banyak pengalaman dan kita anggap perseorangan langkah awal untuk ke depan tidak menutup kemungkinan, meski keluarga masyoritas orang partai.

Bagaimana cara anda “menjaga” agar perolehan suara ibu aman, dan akhirnya terakumulasi hingga mencukupi untuk menjadi anggota DPD RI?

Kalau kekhawatiran saya tidak terlalu besar, dan saya percaya kinerja KPU dan tidak mau mendeskreditkan mereka, saya hanya mengawal sebagai saksi, dan setiap pleno kab/kota kita kirim saksi dan berjalan lancar, dan tidak jauh berbeda dari hasil.

Apakah Anda menempatkan saksi-saksi di semua TPS, PPK hingga ke KPU Kota dan KPU provinsi?

Kalau setiap TPS tidak ada, tapi kita punya korwil di setiap kabupaten/ kota, tapi ada juga di beberapa Kecamatan tertentu kita ada saksi, jika ada kesalahan kita bisa mengoreksinya, sesuai data yang ada.

Berapa besar amunisi dana yang anda anggarkan untuk mengawal suara Anda?

Soal dana bukan bagian saya, tapi hanya bekerja sosialisasi, kalau modal kampanye tidak ada hitungan dan lebih ke papa untuk operasional.

Apakah Anda cemas dari hari ke hari menunggu kepastian suara rekapitulasi sudah mencukupi?

Saya rasa tidak cemas, dan kami akan tetap mengawal rekap, jika selisih tidak terlalu banyak dan tidak pengaruh signifikan.

Jika nantinya Anda jadi anggota DPD RI apa hal pertama yang ingin dilakukan terkait keanggotaan di DPD RI?

Saya belum tahu apa yang akan saya lakukan, kita ikuti saja proses yang ada.

Menurut Anda, tantangannya menjadi anggota DPD RI?

Mungkin karena usia lebih muda, sehingga didiskreditkan tidak berpengalaman, tapi ini tantangan bagi saya, jika anak muda bisa dan anak muda adalah aset bangsa, bahkan Bung Karno bilang ‘kirim aku sepuluh pemuda, maka akan aku guncangkan dunia’. Jadi peran pemuda sangat besar untuk bangsa dan negara.

Kira-kira apa peran DPD RI yang menurut anda dan sangat ingin anda jalankan dalam kaitannya kiprah di Sumsel?

Saya rasa fungsi DPD tidak sekrusial DPR RI, karena sifatnya hanya memberikan aspirasi dan pengawasan saja, tapi ketok palu atau pengesahan DPR, tetapi tidak bisa dikatakan kurang kinerjanya.

Karena setiap institusi ada peran masing- masing, tinggal peran kita balik layar bisa membuat regulasi dari sekarang, dan pasti ada peran yang diambil dalam setiap putusan DPR RI.

Apakah pencalonan ini, ada anggapan orang sebagai upaya mempertahankan hegemoni keluarga di dalam politik, ayah Anda Bupati OI?

Semua orang memiliki hak berpendapat, dan ini menunjukkan masyarakat Indonesia khususnya Sumsel sudah kritis, kita terbuka karena Sumsel sudah demokrasi dan masyarakat memiliki hak untuk memilih sendiri caleg dan kepala daerah atau pun negaranya.