Anis Menilai Soal Sistem Budget Pemda DKI

Jakarta, iBerita.ID 2019-Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menilai masalah penganggaran di DKI yang dinilai janggal sudah terjadi selama bertahun-tahun dengan pangkal dari sistem “warisan”.

“Ini problem-nya muncul tiap tahun. Maka yang kami koreksi adalah sistemnya. Sistemnya adalah pengecekan manual dan ada puluhan ribu item. Saya kerjakan satu-satu kemarin,” ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10).

Pernyataan itu disampaikan Anies menanggapi sorotan publik atas Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020.

Kehebohan berawal ketika anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, William Aditya Sarana, menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS. Ia mengungkapkan anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp82 miliar untuk lem aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

Belakangan, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Anggaran Rp121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan. Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Sumber: Tribun

“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak,” kata William di DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10).

Tak Ada Anggaran Aibon

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menyatakan, tidak ada anggaran Rp82 miliar untuk pembelian lem aibon dalam program belanja alat tulis kantor 2020.

“Saya sudah coba sisir, Insya Allah tidak ada anggaran aibon sebesar Rp82 miliar tersebut,” ujar seperti dikutip kompas.com.

Syaefuloh menuturkan, anggaran Rp82 miliar merupakan anggaran sementara yang dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting DKI Jakarta. Anggaran itu adalah anggaran alat tulis kantor seluruh sekolah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.

Sumber: Wartakota

Namun, anggaran tersebut kemudian disisir kembali oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Anggaran itu kemudian direvisi menjadi Rp22,7 miliar untuk alat tulis kantor di seluruh sekolah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.

Sudah Dikaji

Gubernur, Anies Baswedan mengatakan, sebelum diviralkan oleh PSI, ia mengaku sudah mengkaji dan mengkritik anak buahnya yang menganggarkan kegiatan dengan anggaran janggal.

“Sebelum mereka ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal Pemprov DKI Jakarta). Saya sudah bicara sebelumnya, dan kita review. Bedanya saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru, (jadi momen untuk) manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi,” ujar Anies.

 

Ia mengaku, tak membuka anggaran-anggaran janggal itu lantaran tak mau cari perhatian publik. Anies tengah fokus memperbaiki sistem penginputan anggaran.

“Loh kalau saya itu bukan (untuk beratraksi, manggung). Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian. Jadi saya sering bicarakan. Orang ngomong itu ada tiga pilihan, menyelesaikan masalah, memperumit masalah, atau mengaktualisasi diri. Itu tiga pilihan itu kalau bicara. Nah, saya bicara untuk menyelesaikan masalah,” kata Anies.

Ia mengatakan, dirinya telah memanggil sejumlah dinas yang mengusulkan anggaran-anggaran yang dilihatnya masih janggal. “Karena itu saya panggil, saya koreksi satu per satu. Jadi Anda sudah lihat forum (arahan Gub terkait KUA PPAS), cuma bedanya saya memang tidak umumkan,” tuturnya.

Pernyataan Anies diamini Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, Ade Narun. Ia mengaku ditegur langsung Anies terkait pengajuan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) pada APBD DKI Jakarta 2020 untuk belanja Alat Tulis Kantor (ATK) senilai Rp124 miliar.

“Barusan kami ditegur juga sama Pak Gubernur. Karena kalau begini yang diserang Pak Gubernur, ini harus dipahami,” katanya.

Ade mengaku sudah meluruskan kabar tersebut kepada Anies. “Enggak, kami tidak melakukan hal itu dan kami sudah pastikan bahwa ketika kami diangkat dan dipindahkan, itu untuk integritaslah. Kami tidak melakukan itu,” ujarnya.

Menurut Ade, dana Rp124 miliar itu sifatnya adalah pengajuan dari 300-an sekolah negeri SD, SMP, SMA/SMK di Kecamatan Cakung, Duren sawit, Pulogadung, Matraman, dan Jatinegara pada Maret dan April 2019.

ATK tersebut bukan hanya pulpen, tapi juga termasuk pensil, kertas, dan perlengkapan kantor lainnya. Akibat kecerobohan staf, kata dia, terjadi salah input ke dalam rekening belanja pulpen.

Namun, saat ini pengajuannya sedang dilakukan validasi oleh tim anggaran Sudin Pendidikan Jaktim, hingga akhirnya dipangkas menjadi Rp18 miliar untuk pengajuan ATK 2020 meski belum final.

“Kita lihat kebutuhannya seperti apa. Kalau kepentingan buat pulpen juga buat apa. Memangnya buat saya jual lagi apa,” katanya.

Warisan

Anies mengatakan saat ini sistem penganggaran yang digunakan Pemprov DKI Jakarta sudah digital melalui e-budgeting, namun menurutnya tidak smart atau pintar karena verifikasinya masih harus dilakukan secara manual.

“Di level itu ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor lalu harus diverifikasi dan dibahas. Cara-cara seperti ini berlangsung setiap tahun. Setiap tahun muncul angka aneh-aneh. Kalau sistem smart, maka sistem itu akan melakukan verifikasi,” kata Anies.

Anies menyebutkan masalah ini juga muncul pada era gubernur sebelum dirinya yang disebutkannya tidak mau mewariskan hal ini ke penerusnya nanti.

“Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya. Selalu seperti ini. Karenanya, saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya,” jelas Anies.

Anies berjanji akan membuat sistem dengan pengecekan otomatis di awal tahun depan sehingga, tidak ada lagi masalah anggaran aneh karena kesalahan input data.

“Agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami. Karena sistemnya sudah ada dari dulu, sehingga perencanaan yang dimulai di Januari, kan ada nanti rembuk Musrenbang, itu nanti tidak lagi menggunakan sistem yang melakukan pengecekan manual,” kata Anies menambahkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *