Administered prices dan Volatile food, 2019 Bank Indonesia Tekan 3%

Jakarta, iBerita.ID 2019 –Bank Indonesia meyakini laju inflasi akan terkendali di bawah 3,5% pada 2019, dengan tetap menjaga komponen inflasi administered prices dan volatile food sesuai target.

Bank Indonesia (BI) menetapkan sasaran inflasi administered prices atau harga yang diatur pemerintah di kisaran 2%-4% pada 2019. Sementara itu, inflasi dari volatile food atau harga pangan bergejolak sebesar 3%-5% pada 2019.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bank sentral yakin inflasi tahun ini bisa di bawah 3,5% atau batas tengah sasaran 2,5%-3,5% .

“Karena, pertama, tekanan permintaan domestik masih berlanjut,” ujarna dalam Mandiri Investment Forum 2019, Rabu (30/1/2019).

Saat ini, Perry melihat produksi masih jauh dari kapasitasnya (negative output gap).

Kedua, bank sentral melihat indeks kepercayaan konsumen masih sesuai ekspektasi, baik di level harga konsumen maupun produsen. Ketiga, BI tidak melihat adanya tekanan imported inflation atau inflasi yang disebabkan oleh pelemahan rupiah sehingga meningkatkan harga barang impor.

“Hal ini karena depresiasi rupiah tahun lalu sekitar 8% dan ini cukup bagus,” tegasnya.

Kondisi ini juga ditopang dengan adanya tren penurunan harga bahan pangan dan komoditas lainnya di pasar global. Oleh karena itu, BI percaya inflasi tahun ini akan sangat terkendali.

Tahun ini, pemerintah bersama BI telah menetapkan tiga strategi menjaga laju inflasi sesuai sasaran 3,5% plus minus 1% atau 2,5%-4,5%.

Pertama, pemerintah dan BI menjaga inflasi dalam kisaran sasaran, terutama ditopang pengendalian inflasi volatile food maksimal di kisaran 4-5%. Strategi ini dilakukan melalui empat kebijakan utama (4K) terkait Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Sesuai dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021, Kepala Departemen Komunikasi BI Agusman menerangkan kebijakan ditempuh dengan memberikan prioritas kepada Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi, yang didukung oleh ekosistem yang lebih kondusif serta ketersediaan data yang akurat.

Kedua, pemerintah dan BI akan memperkuat pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021 dengan menempuh pula pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi di tingkat provinsi.

Ketiga, pemerintah dan BI akan memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi dengan tema ‘Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif’. @iBerita.ID/Ref

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *